JENEPONTO, JURNALISBICARA,- Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Hj. Salmawati, SE menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TA 2022, dikantor Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Rabu. (27/02/2021).
Musrenbang, juga di hadiri anggota DPRD dari fraksi Golkar, Mega Ayumi Arimbi dan Ir.Awaluddin Sinring dari fraksi PAN. Serta beberapa OPD kecamatan Binamu, Lurah, Babinsa dan Undangan lainnya.
Kepala Kelurahan Balang, Abdul Rahman,SH mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD dan Anggota DPRD lainnya serta OPD kecamatan Binamu.
“Kami ucapkan terimakasih, atas atensinya. Semoga Musrenbang tahun 2022 dapat berjalan lancar sesuai rencana,” tutur Lurah Balang dalam sambutannya.
Sementara perwakilan camat Binamu hanya menegaskan terkait usulan Musrenbang, pihaknya mengaku akan tetap mengawal hingga usulan tercapai.
Berbeda dengan perwakilan BAPPEDA sebagai leading sektor, pihaknya juga akan menampung hasil Musrenbang. Kendati demikian, tetap akan memberikan skala prioritas pembangunan.
|
READ ALSO : |
Lain halnya dengan Kadis Pertanian, pihaknya justru mengklaim akan memberikan traktor dari pokir 2021.
Dan pihaknya pun, akan mengganti kerugian gagal panen sebesar 6 juta per hektar.
“Untuk traktor kita sudah siapkan 1 Unit. Sementara, untuk irigasi kita anggarkan di tahun 2022. Dan untuk yang gagal panen, laporkan ke Poktan untuk ganti rugi dari PT. Lasindo,” ungkap Kadis Pertanian pada JURNALIS BICARA, Rabu (27/01/2021).
Sementara, untuk RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni), penerangan jalan umum dan jalan tani serta rehab korban bencana, jadi ulasan pokok Dinas Perumahan.
Untuk Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto. Pihaknya mengaku telah menganggarkan pengaspalan di tahun 2022, untuk di 2021 jelas tidak ada.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan skala prioritas sambil menunggu anggaran dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
” Yang jelas pengaspalan, pasti diutamakan,” katanya.
Untuk selanjutnya, terkait masalah pos yandu dijadikan pokok bahasan perwakilan dari Dinas Kesehatan, program video audio 9 padat karya, menjadi program unggulan BLK (Disnaker), sementara Dinas UKM hanya akan membantu verifikasi data bantuan pemerintah.
|
READ ALSO : |
Dan untuk Kesbangpol, pihaknya akan tetap konsisten untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, membantu verifikasi guna mendapatkan bantuan pembinaan.
Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Hj.Salmawati, pihaknya tetap akan menampung hasil Musrenbang.
“Alhamdulillah, semoga semua bisa terpenuhi. Kalaupun tidak, akan kita anggarkan selanjutnya,” tutur anggota legislatif partai Gerindra.
Ia pun menegaskan akan tetap mengawal hasil Musrenbang di OPD terkait. ” Insya Allah, semua kita kawal sampai selesai,” tandas Salmawati.
Musrenbang ditutup dengan pembentukan Tim Validasi, untuk pengawalan tingkat kecamatan dan kabupaten Jeneponto. (A.Yani/Jubir).***