KAB.PURWAKARTA, jurnalisbicara.com – Pandemi Covid-19 menyebabkan sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Purwakarta tertunda. Termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur di rumpun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga terhambat karena pandemi.
Tahun ini, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kembali menggulirkan program percepatan pemulihan infrastruktur di lingkungan Dinas Perkim. Dinas tersebut, didorong untuk mengakselerasi proses pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.
“Tahun ini kita kejar ketertinggalan akibat pandemi tersebut, khususnya dalam penataan wilayah perumahan dan permukiman,” kata Ambu Anne, Sabtu, 22 Oktober 2022.
Menurutnya, sejumlah fokus pembangunan di 2022 ini, di antaranya program jalan lingkungan dan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Selain itu, pihaknya juga akan menggenjot program sanitasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), drainase dan penerangan jalan umum.(PJU).
“Pada bidang perumahan dan permukiman kita gelontorkan pagu anggaran sebesar Rp47,9 miliar,” kata Ambu Anne.
Ia juga merinci, sejumlah kegiatan yang ada di bidang tersebut diantaranya; Jalan Lingkungan, terdiri dari, Jalan Lingkungan Perkotaan sebanyak 66 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp9,7 miliar dengan progress pekerjaan fisik telah mencapai 80 persen. Lalu ada Jalan Lingkungan Menuju Sekolah sebanyak 72 lokasi dengan pagu sebesar Rp9,1 miliar yang progresnya juga telah mencapai 80 persen.
“Untuk sarana air bersih yang dananya bersumber dari APBD ada sebanyak 16 lokasi dengan pagu sebesar Rp 2 miliar, progresnya baru mencapai 50 persen. Sementara untuk saran air bersih yang sumber dananya berasal dari DAK (APBN) ada 19 lokasi dengan pagu sebesa Rp10,2 miliar, progresnya sudah mencapai 75 persen,” beber Ambu Anne.
Ada juta kegiatan sanitasi atau MCK yang bersumber dari APBD di dua lokasi, pagu anggarannya Rp100 juta. Progresnya sudah 100 persen. Ditambah denga DAK Sanitasi (APBN) sebanyak 10 lokasi dengan pagu sebesar Rp6 miliar dengan progres yang telah mencapai 75 persen.
“Kita juga ada kegiatan pembangunan tembok penahan tanah (TPP) yang tersebar pada 30 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp4,3 miliar, yang progresnya telah mencapai 80 persen. Disambung juga dengan pembangunan drainase pada 26 titik dengan pagu anggaran sebesar 3,6 miliar yang progresnya telah mencapai 80 persen,” kata Ambu Anne.
Berkaitan dengan program bantuan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu), Ambu Anne menjelaskan, terdapat dua sumber anggaran yaitu dari APBD dan dari APBN (DAK). Ada sebanyak 40 rutilahu dengan rincian sumber dana dari APBN sebesar Rp800 juta dan dari APBD sebesar Rp600 juta yang progresnya sudah mencapai 75 persen.
“Untuk rutilahu yang terdampak bencana alam ada juga sebanyak 20 unit dengan pagu sebesar Rp400 juta yang sudah mencapai progres 75 persen. Selain itu ada juga bantuan rutilahu reguler (APBD) sebanyak 46 unit dengan pagu sebesar Rp920 juta yang progres pekerjaan fisiknya telah mencapai 75 persen,” ujar Ambu Anne seraya mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 3 PSU.
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. “Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman,” demikian Ambu Anne.(Dwi)