KAB. CIAMIS, jurnalisbicara.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat daerah kabupaten Ciamis, Dibuka secara resmi oleh bupati Ciamis, Herdiat Sunarya di Aula Sekretariat Daerah, Kamis (7/9/2023).
SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengintisarian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Bupati Ciamis dalam sambutan nya mengatakan, kegiatan Bimtek ini penting sebagai pedoman bagaimana melaksanakan tugas dan komitmen terhadap kinerja agar lebih jelas dan terukur.
“Apa yang dilaksankan ini sangatlah penting utamanya sebagai pedoman bagaimana kita melaksanakan tugas komitmen bapak ibu di SKPD untuk menunjang dan mensukseskan apa yang tertuang dalam RPJMD,” ucapnya.
“Saya berharap bapak ibu semua tidak hanya duduk di meja, penting juga turun ke lapangan, agar lebih tahu kehidupan sesungguhnya masyarakat dan memastikan APBD kita sudah pro masyarakat atau belum,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Kab Ciamis, Syarief Nurhidayat mengatakan latar belakang kegiatan bimtek SAKIP tersebut adalah guna terwujudnya kenaikan peringkat SAKIP Kabupaten Ciamis.
“Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2022 keduanya meraih predikat B, dengan harapan di tahun 2023 ini naik ke peringkat A,” ucapnya.
Menurutnya, perlu adanya perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini hanya memfokuskan pada terlaksananya suatu program atau kegiatan, sementara belum sepenuhnya memperhatikan hasil (outcome) yang ingin dicapai.
Melalui kegiatan ini Inspektur berharap Instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran, serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. (Heryadi)