SUKABUMI, JURNALISBICARA.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Menggelar Acara Sosialisasi Penginputan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Di Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang sidang Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/01/2025), dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP didampingi Ketua BAPPELITBANGDA Sukabumi H. Aep Majmudin, SE.,MM, beserta jajaran, serta dihadiri oleh para anggota DPRD, para staf operator penginput POKIR SIPD.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP dalam sambutannya mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di kabupaten sukabumi, mengingat bahwa kabupaten sukabumi memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif. agar potensi ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, diperlukan perencanaan yang matang, berbasis data, serta partisipatif.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran sentral dalam menjaring, merumuskan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini, kita berkumpul untuk memastikan bahwa seluruh pokok-pokok pikiran DPRD dapat diinput dengan baik ke dalam SIPD, yang merupakan sistem terpadu dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. kegiatan ini bukan hanya sebatas sosialisasi teknis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Data”.
Sebagai bagian dari sistem perencanaan daerah, pokok-pokok pikiran DPRD adalah instrumen penting yang memuat hasil reses, aspirasi masyarakat, serta berbagai kajian yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka menyusun program pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Melalui proses ini, kita memastikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat yang telah diserap oleh para anggota DPRD dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. dengan demikian, keberpihakan kita terhadap kepentingan masyarakat dapat terlihat jelas dalam kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.