Di samping itu, DPKP juga harus merealisasikan pembangunan SPAM Sinumra di Leuwigajah untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih.
“Pemerintah Kota Cimahi juga harus segera melakukan pendataan masalah perumahan yang Fasos dan Fasumnya belum di serahkan kepada pihak pemerintah,” tegasnya.
Hal lainnya juga terang Yulianawati, guna mencegah adanya banjir, perlu adanya rekayasa sistem drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
Juga belum optimalnya Sipal terpusat dengan antara luas yang dibangun dengan volume yang ada.
Satpol-PP dan Damkar.
Satpol-PP dan damkar harus bertindak tegas terhadap bangunan yang tidak berijin berdasarkan rekomendasi Perangkat daerah terkait, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Satpol-PP dan damkar juga harus bertindak tegas terhadap pasar modern para laba yang tidak berijin dan melanggar jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan,”
Disisi lain terhadap para pedagang kaki lima, Satpol PP dan Damkar harus melakukan secara persuasif dan edukatif dalam penanganannya.
Sedangkan untuk Pemadam kebakaran harus mempunyai peran rencana terhadap rawan kebakaran dalam lokasi tersebut.
BPBD masalah penambahan yang menunjang sarana dan prasarana .Sedangkan Dinsos juga harus ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi,
“Seperti data keluarga miskin yang ada di Kota Cimahi, setiap ada bantuan harus diberikan secara tepat sasaran,” ulasnya.