SEMARANG, JURNALISBICARA.COM – Masyarakat harus selalu dilayani dan diberi kemudahan dalam mengurus segala keperluannya. Hal ini yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat peluncuran ETLE nasional tahap pertama di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/3/2021).
Ganjar berharap, hal ini dapat diwujudkan dengan inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
“Makin bagus (inovasi ETLE) dan mudah-mudahan menjadi semangat kita dan Jateng untuk membuat inovasi tambahan, yang intinya, masyarakat kita layani dan kita mudahkan,” lanjutnya.
Ganjar menilai, saat ini banyak sektor pelayanan yang sudah menggunakan sistem digital, mulai dari SIM, STNK hingga pembayaran pajak tahunan yang dimudahkan dengan aplikasi, sehingga masyarakat tak perlu datang langsung ke kantor polisi atau Samsat.
“Program ETLE ini, saya kira langkah awal, untuk kita melompat pada sistem elektronifikasi, digitalisasi, penggunaan artificial Intelligent dan tidak hanya pada pelanggaran lalu lintas tapi bisa berkembang banyak sekali,” ucapnya.
ETLE menggunakan teknologi mumpuni, yang membuat kamera dapat mendeteksi pelanggaran dengan sangat detail. Ganjar membayangkan, seandainya hal ini juga dikembangkan pada kasus kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL), maka hal ini akan sangat membantu.
|
READ ALSO |
“Saya membayangkan, berikutnya ini bisa direplikasi. Tadi SIM sudah, STNK sudah, bayar pajak tahunan sudah, maka seluruh yang berproses di jalan terkait dengan kecelakaan dan keamanan bisa dideteksi dari awal. Saya titip ini pada perhubungan juga, kita kan jalannya bodol (rusak), apalagi kalau sudah kena hujan, maka cerita over dimensi over load itu betul-betul bisa kita lakukan,” pungkasnya.
Ia yakin, hal ini sudah bisa dilakukan dan tinggal pengembangan pada aplikasinya saja. Alat-alat sudah tersedia dan mumpuni.
Jangka panjangnya, lanjut Ganjar, dapat menindak kendaraan berat, khususnya truk dengan muatan lebih yang tak membayar pajak dengan benar.
“Saya udah melihat di beberapa negara di Eropa. Itu dimensi cuma difoto, beratnya kelihatan, dimensinya kelihatan. Maka kalau kemudian nanti dia melebihi ODOL itu, maka otomatis keluar lampu merah. Dia minggir bayar pajak. Dengan cara itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri menjadi bagus, nggak perlu banyak orang di jalan dan makin transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan, pada peluncuran tahap pertama ETLE nasional, di Jawa Tengah sudah terdapat 21 titik daerah kota yang terpasang kamera. Bahkan, hari ini saja ETLE di Jateng sudah mencatat 3.200 pelanggaran.
“Kita akan memperbanyak hampir 50 ETLE untuk kota. Diharapkan semuanya akan terpenuhi untuk wilayah kabupaten kota di 35 kota kabupaten,” ujarnya.
Tak hanya ETLE, Polda Jateng juga telah memasang sedikitnya 200 kamera pada helm anggota lalu lintas. Tujuannya sama, untuk menindak pelanggaran lalu lintas tanpa melibatkan interaksi langsung antara anggota Polri dan masyarakat. (er/Jubir)***