KAB.SUMEDANG, jurnalisbicara.com – Puluhan mahasiswa dari tiga universitas di Sumedang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang pada Jumat (28/2/2025). Mereka tiba pukul 16.05 WIB dengan pengamanan ketat dari pihak TNI dan POLRI.
Hasil liputan media di lapangan, Para mahasiswa menyuarakan delapan tuntutan utama, termasuk transparansi anggaran APBD, efektivitas kunjungan kerja DPRD, serta perbaikan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di Sumedang.
Aksi ini dihadapi langsung oleh Hetty Andorina (Teh Cinot), Ari Budiman, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Hadir dalam acara tersebut,perwakilan Anggota DPRD dari berbagai fraksi di ruang paripurna seperti Rizky Karisma (Gerindra), Hendar Ermawan (PKS),Rita (PPP), Ari Budiman (Golkar),Ahmad Ali (PKB).
Dalam audiensi di ruang paripurna, Hetty Andorina menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Kami siap menerima dan menyampaikan tuntutan kalian kepada pimpinan DPRD. Silakan setiap universitas mengirim satu perwakilan untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Hetty dalam sambutannya, saat dijumpai jurnalisbicara.com.
Lenya Sofyanis Suhaya, Sekretaris Umum HMI Sumedang, menyoroti anggaran kunjungan kerja DPRD yang dinilai terlalu besar dan tidak transparan. “Ada sekitar 40 kegiatan kunjungan kerja, tetapi kejelasannya masih dipertanyakan. Harus ada efisiensi dan prioritas anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Dialavenia dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Sumedang, terutama di wilayah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan sekitar Jatigede. “Banyak sekolah dasar yang bangunannya tidak layak, sehingga saat hujan deras, siswa dan guru tidak bisa belajar dengan nyaman,” ungkapnya.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit di Sumedang, termasuk dugaan adanya praktik pungli dalam layanan medis.
Dalam forum diskusi yang cukup panas, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada DPRD, di antaranya:
1. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan APBD.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk merumuskan dan melaksanakan program kesejahteraan rakyat yang nyata, bukan sekadar janji tanpa realisasi.
3. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk mencabut kebijakan yang merugikan masyarakat.
4. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang agar menjalankan tugas sebagai lembaga yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset
6. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk turut serta menolak Dwifungsi TNI.
7. Mendesak DPRD Kabupaten Sumedang untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menghamburkan anggaran daerah.
8. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memberikan kuota atau hak prioritas bagi masyarakat lokal dalam akses pendidikan, mengingat Jatinangor merupakan salah satu kawasan pendidikan
Ari Budiman menanggapi bahwa DPRD telah melakukan langkah konkret terkait infrastruktur, termasuk perbaikan Jalan Buahdua-Surian. “Kami sudah mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki jalan, dan kini sudah selesai. Hal yang sama akan kami lakukan untuk tuntutan lain,” ujarnya.
Lanjut Aril Muhamad Zamzam, Ketua BEM Ikopin, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal janji DPRD. “Kami akan memantau dan memastikan delapan tuntutan ini benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Diskusi diakhiri dengan komitmen DPRD untuk menyampaikan hasil audiensi ini ke tingkat pimpinan. Abiyu Kaplila Hadi Trama, Ketua BEM UPI Sumedang, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka diabaikan. “Kami akan terus mengawal isu-isu lokal, termasuk fasilitas pendidikan di Jatinangor dan sekitarnya,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Sumedang tidak hanya mengkritik, tetapi juga siap berkontribusi dalam mengawal kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (Vic)