KAB.BATUBARA, jurnalisbicara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di minta mengevaluasi Proyek bantuan keuangan provinsi (BKP) sebesar Rp. 3.708.512.675,29. Pasalnya proyek peningkatan kapasitas jalan pada ruas Jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah Kec Nibung Hangus Kab Batu Bara Sumatera Utara sudah mengalami kerusakan seperti aspal yang terkelupas, berlubang besar, dan permukaan jalan yang bergelombang.
Hal ini berakibat adanya kurang pengawas dari pihak Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang, sehingga kualitas penghamparan Best A C dan aspal dinilai kurang memenuhi speksifikasi teknis dalam perencanaan dilokasi kegiatan tersebut. Senin (24/06/2024)
Proyek BKP yang direalisasikan dengan nilai kontrak Rp. 3.708.512.675,29 yang dimenangkan oleh CV. Asean Group TA 2023, dinilai tidak memenuhi kreteria dikarenakan pelaksana dan atau penyedia menyewa Cv Asean Group.
Oleh karena itu penyeewa tersebut mengerjakan proyek sebesar 3.7 M dikerjakan dengan asal asalan dengan tidak mengedepankan kualitas pembangunan.
Meskipun baru dikerjakan oleh penyedia dalam waktu 5 (lima) bulan kondisi jalan hancur, dikarenakan penghamparan best dan ter pelakat aspal tidak mengikat, dengan suhu 95°c.
Sesuai dengan amanah Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalaian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD serta rencana pembangunan jangka menegah daerah RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan atau RKPD, maka pembangunan yang berstandar maximal 15 tahun. Namun hal ini diabaikan oleh penyedia jasa.
Pembangunan yang baru dilaksanakam oleh penyedia jasa selama 5 (lima) bulan sudah jelas tidak mematuhi RAB yang diberikan oleh PPK.
Jalan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mobilitas dan kesejahteraan warga kini justru menjadi masalah baru.
Berdasarkan pantauan di lapangan oleh awak media, dan menambahkan kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan.
Sebab sebagian besar jalan sudah mengalami kerusakan seperti aspal yang terkelupas, lubang-lubang besar, dan permukaan jalan yang bergelombang.
Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek yang menelan anggaran lebih dari 3.7 Miliar rupiah.
Salah seorang warga yang enggan disebut jati dirinya menyatakan, “Sangat kecewa dengan bangunan jalan tahun anggaran 2023 yang saat ini aspalnya sudah terkelupas.
Padahal anggarannya menurut papan informasi mencapai 3.7 milyar lebih.
Kami merasa dibohongi dan dirugikan dengan kondisi jalan seperti ini.”
Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Kondisi ini sangat disayangkan karena pembangunan infrastruktur jalan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut dari mendagri yang serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menginvestigasi penyebab kerusakan jalan ini.
Mereka juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya kelalaian atau tindakan curang dalam proses pembangunan.
Dengan harapan adanya perhatian serius dari pemerintah, masyarakat Nibung Hangus ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan, tutup sumber. (Rudi)